Padaakhir acara debat, Prabwo memperoleh nilai popularitas sebesar 62,74%, sedangkan Jokowi 37,26%. Nilai popularitas kedua capres ini diperoleh dari data Google Trends selama acara debat berlangsung. Tingkat popularitas diukur dengan membandingkan istilah penelusuran "Jokowi"Prabowo" pada semua kategori penelusuran Web untuk wilayah Indonesia. Datatren pencarian topik tertentu di Google Trends dalam sepekan terakhir menunjukkan sengitnya popularitas Jokowi melawan Prabowo. Menurut data Google Trends pada periode sepekan terakhir ini, topik pencarian kata kunci 'Jokowi' selalu unggul dari topik pencarian dengan kata kunci 'Prabowo'. Popularitas Jokowi Vs Prabowo di Google Trends pada hari kedua masa kampanye terbuka menunjukkan jarak yang cukup jauh. Prabowo memperoleh nilai popularitas sebesar 69,38%, sementara Jokowi hanya memperoleh 30,62%. Informasi tingkat popularitas Jokowi vs Prabowo ini diperoleh dari data google yang diambil Senin (25/3/2019). Tingkat popularitas kedua Capres ini diukur dengan Daridata pada halaman Google Trends, di kawasan Indonesia selama 7 hari terakhir, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sukses mengungguli pasangan Jokowi-Amin. Membandingkan keduanya, kata kunci ' Prabowo Sandi ' dengan warna biru punya grafik yang bergerak jauh lebih tinggi dan mengalahkan kata kunci ' Jokowi Amin ' dengan warna merah. MALANG KOMPAS.com. — Wakil Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia KH Fakhrurrozie meyakini, suara kaum Nahdliyin bakal terpecah dengan majunya Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. "Warga Nahdliyin mendukung Jokowi karena ada sosok JK yang juga warga NU. Akan tetapi, tidak mendukung Jokowi karena dia alat partai Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail JAKARTA - Pihak Istana melalui melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9/6/2023 petang. Sebelumnya Prabowo tampak mendatangi Istana melalui pintu Bali, samping masjid Baiturrahim komplek Istana sekitar pukul WIB. Pintu tersebut merupakan pintu masuk tamu VVIP Presiden Jokowi. "Betul Pak Menhan dipanggil Bapak Presiden ke Istana Merdeka sore ini," kata Bey. Ia mengatakan pemanggilan tersebut merupakan agenda biasa. Sebagai Presiden, Jokowi kerap memanggil para Menterinya ke Istana. Baca juga Prabowo Subianto Temui Presiden Jokowi di Istana, Bahas Proposal Damai Rusia vs Ukraina? "Kan biasa Bapak Presiden memanggil menteri-menterinya. Tentunya ada hal yang perlu dibahas atau didikusikan dengan menteri yang dipanggil," katanya. Bey mengatakan Presiden Jokowi telah menanyakan soal proposal perdamaian perang Ukraina yang disampaikan Prabowo pada forum internasional. Presiden kata Bey akan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada awak media. "Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung pada teman-teman media," katanya. Baca juga Demokrat Kemungkinan Gabung Gerindra Dukung Prabowo Jika AHY Tak Dipilih Jadi Cawapres Anies Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan akan bertemu Prabowo secepatnya. Pertemuan tersebut terkait dengan proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto di forum internasional. Sebelumnya Presiden Joko Widodo Jokowi mengatakan bahwa proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bukan berasal dari dirinya. Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura tersebut kata Jokowi, berasal dari Prabowo sendiri. "Itu dari pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6/6/2023. Jokowi mengatakan belum bertemu lagi dengan Prabowo usai usulan tersebut disampaikan di Singapura. Ia akan segera memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal usulan perdamaian itu. JAKARTA - Presiden Joko Widodo Jokowi menanggapi adanya proposal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina dari Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Jelasnya, itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah. "Itu proposal dari Pak Prabowo sendiri," ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional Rakernas III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa 6/6/2023. Jokowi akan memanggil Prabowo terkait proposal tersebut. Sebab, Jokowi mengaku belum bertemu Menteri Pertahanan itu hingga hari ini. "Hari ini atau besok akan saya undang, untuk minta penjelasan apa yang pak Menhan sampaikan" ujar Jokowi. Dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu 3/6/2023, Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina. Prabowo mengatakan, Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini, jelas dia, sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban. “Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan "Resolving Regional Tensions". BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini Indonesians will next month cast their votes in their third presidential election since the end of president Suharto’s “New Order” regime in 1998. The new democracy has struggled to establish effective and clean governance. Parts of Indonesian politics have been slow to reform, including the political culture that supports corruption and the vested interests of members of the political, military and business elite. The big question around the July 9 election is whether it will be able to provide a new kind of political leadership. In Indonesian politics, high-profile figures from the old regime continue to play important roles alongside emerging leaders. In the 2014 presidential elections, voters have a choice between the old and new guard former military general Prabowo Subianto and Jakarta governor Joko “Jokowi” Widodo. The candidates Prabowo is the son of president Suharto’s trade minister and an established member of the political and military elite. He was a protégé and former son-in-law of Suharto. Prabowo is a controversial figure in Indonesian politics. He was removed from his army command following allegations of human rights violations in 1998. Unlike Prabowo, Jokowi comes from a poor background. He worked his way up to mayor of the mid-sized town of Solo and then to governor of Jakarta in 2012. He has a unique blusukan management style, which includes making unannounced visits to the streets to find out problems on the ground. Jokowi’s candidacy has been portrayed as an opportunity for Indonesia to break away from the old order. However, this is only partially true. He is backed by the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP, chaired by former president Megawati Sukarnoputri, the daughter of Indonesia’s first president Sukarno. Nevertheless, Jokowi is a rather unconventional presidential candidate. He has been reluctant to do the big political speeches that are a regular feature of Indonesian politics. Both candidates have sought to distance themselves from current president Susilo Bambang Yudhoyono, whose popularity plunged in his second term due to high profile corruption scandals and a reputation for indecisiveness. Prabowo has carefully created an experienced strongman’ image with a “firm and decisive” leadership style. Jokowi has stuck to his reputation for listening to ordinary citizens and clean governance. Corruption is the key issue According to Transparency International, 89% of Indonesians view the parliament as either corrupt or extremely corrupt. It is not surprising that this was one of the key themes of the first presidential debate held on June 9. The candidates answered questions relating to democratic development, clean government and legal certainty. Both teams agreed on the importance of improving democracy in Indonesia. Jokowi, supported by his vice-presidential nominee Jusuf Kalla, argued that democracy is about “listening to the people’s voices”. He suggested reforming political parties to reduce corruption. Subianto, with his vice-presidential nominee Hatta Rajasa, promised to increase the salaries of law enforcers. While candidates agreed they would strengthen the Corruption Eradication Commission, the debate highlighted the lack of a comprehensive corruption policy from either candidate. This reflects the importance of charisma in Indonesian political culture. Voter recognition is more likely to determine electoral results than developed policy. A key moment in the debate was when Kalla asked Prabowo how he would resolve past human rights violations. Through Kalla, the Jokowi campaign has been clearly attempting to remind voters of allegations that Prabowo was involved in the kidnapping of pro-democracy activists. It is unclear how this human rights issue may play out during the rest of the campaign. Many Indonesians have resented the perceived “special treatment” of military leaders regarding the punishment of crimes. However, there is a risk for the Jokowi campaign that focusing too much attention on Prabowo’s past may invoke sympathy among voters. Economic policies The second debate on June 15 focused on the economy and welfare. There is little difference in Prabowo and Jokowi’s economic policies. They have both expressed similar beliefs in economic nationalism and protectionism. They have also appealed to the populist idea that there is too much foreign ownership in Indonesia. During the debate, Jokowi focused on the importance of small business and gave specific examples from his political experience. This approach could backfire if voters do not trust that he has the experience to run the world’s third largest democracy. Prabowo, on the other hand, focused on broader economic issues, promising to seal budgetary leaks and blaming foreign investors for exploiting Indonesia’s resources. According to Indonesian newspapers Kompas, The Jakarta Post and The Jakarta Globe, most agreed that Jokowi won the first debate. However, he failed to achieve a knockout blow’. While Jokowi has been the front-runner for over a year, the gap between the two candidates is closing. Some recent polls now have Prabowo ahead of Jokowi. Jokowi’s style of grassroots campaigning might work in Solo or even Jakarta. However, in a nation of over 190 million registered voters across 6000 inhabited islands, reaching out to the broader nation will be critical. JAKARTA - Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto memberik usulan untuk penyelesaian konflik Rusia vs laman resmi Kemhan RI, Prabowo Subianto memberikan saran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB agar menggelar referendum di wilayah sengketa, khususnya konflik yang terjadi antara Rusia dengan tersebut disampaikan Prabowo saat pidato di International Institute for Strategic Studies IISS Shangri-La Dialogue di Singapura, pada akhir pekan Prabowo, referendum bisa menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh PBB untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Sementara itu, Menhan RI itu juga berharap agar Rusia dan Ukraina segera melakukan genjatan 5 usulan Prabowo untuk penyelesaian konflik Rusia dengan UkrainaPertama, gencatan senjata. Gencatan senjata dalam hal ini yaitu penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru belakang dari posisi depan masing-masing negara saat membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan menurutnya PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa."Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," usulan dari Indonesia itu merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo Jokowi ke Moskow dan Kyiv pada tahun menawarkan untuk bisa berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin dan menghidupkan kembali pembicaraan damai. Indonesia menjadi ketua grup ekonomi besar G20 pada saat itu.

google trend prabowo vs jokowi